Sejumlah Pejabat Polda Terjerat Kasus

KalbarOnline, Pontianak – Ketua Komisi I DPRD Kalbar, H. Subhan Nur, turut memberikan komentarnya terkait sejumlah rentetan kasus internal yang menjerat sejumlah pejabat Polda Kalbar khususnya yang tersangkut kasus narkoba belakangan terakhir.

Subhan juga menyatakan bahwa dirinya sangat mendukung upaya-upaya Polda Kalbar membenahi internal.

Baca: Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar Dicopot, Kedapatan Bawa Sabu 23,8 Gram di Bandara Soeta

Baca: Soal ‘Kantor Polisi Bersama’, Polri Sebut Sunario Terlalu Pede

Baca: Soal Eks Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kapolda: Lagi Didalami Mabes Polri

“Inikan ada permasalahan di internal Polda Kalbar, dan kita mendukung upaya-upaya pembenahan ke dalam. Kemarin kan kasus Kapolres Sanggau, Ketapang dan terakhir Wadir Reserse Narkoba. Dan ini adalah cobaan untuk Kapolda kita, kita tentu sangat mensupport. Dan narkoba di Kalbar ini ibaratnya sudah lampu merah, selain Kalbar ini daerah transit dan pemakai, aspek-aspek temuan itu juga tidak sedikit, dan sudah ada tindakan, tentu kita sangat mensupport Kapolda secara moral untuk pembenahan internal, sehingga jangan sampai oknum-oknum yang bermasalah ini menjadi support bagi bandar-bandar narkoba yang ada di Kalbar,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa setiap anggota Polri tak semuanya nakal, menurutnya itu hanya oknum dan tak boleh digeneralisasi.

“Itu hanya oknum, tidak semua, masih banyak polisi yang baik di Polda Kalbar. Jumlah tangkapan narkoba oleh Polda Kalbar juga cukup besar, artinya aspek tindakan sangat baik. Kita berharap jangan sampai kasus-kasus ini berulang, sebab ini bukan kali pertama, kemarin ada AKBP Idha Endri Prastiono. Dan kita tentu tetap mensupport Polda Kalbar secara moral,” tegasnya.

Legislator asal Sambas ini juga menegaskan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum tak terlepas dari aspek kekuasan yang dipegang.

“Bukan hanya narkoba, kemarin kan juga kita dihebohkan dengan Kalapas Sukamiskin, artinya bukan hanya daerah yang memiliki masalah terkait oknum-oknum ini, Pusat juga punya persoalan ini, yakni ada aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Yang paling penting adalah integritas, kalau setiap petugas memiliki integritas tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab terhadap institusi, Insha Allah tidak akan terjadi. Aspek penindakan, aspek pengawasan internal maupun eksternal. Kapolda juga telah kita panggil untuk berikan klarifikasi, tentu setiap institusi pasti adalah kecolongan, namun Kapolda kita wajib diapresiasi, contoh kemarin Kapolres Sanggau – Ketapang langsung ditindak berupa pencopotan jabatan,” tegasnya.

Masifnya peredaran narkoba di Kalbar, menurut Subhan, pasti ada sindikat baik dari nasional bahkan internasional. Sebab, lanjutnya, Kalbar merupakan daerah transit dan sebagai bukti temuan-temuan di perbatasan menunjukkan bahwa Kalbar rentan terhadap perdagangan narkoba dalam sindikat-sindikat internasional.

“Dan kita perlu mensupport tindakan-tindakan yang dilakukan Polda Kalbar dan kita berharap tidak ada toleransi terhadap oknum-oknum yang nakal,” ucapnya.

Apakah Kapolda sudah harus dievaluasi?

“Tidak perlu dievaluasi, kita sangat mendukung Kapolda kita. 70 tahun lebih Indonesia merdeka, belum ada Kapolda Kalbar ini berasal dari putra daerah, kita harus dukung. Disamping itu, tindakan-tindakan internal yang dilakukan Kapolda juga sangat bagus dan baik. Artinya evaluasi-evaluasi terhadap kinerja anak buah, intensif dilakukan Kapolda dan wajib kita dukung. Artinya yang dilakukan oknum-oknum inikan membuktikan bahwa di internal Polda sendiri ada penindakan-penindakan masif yang dilakukan Kapolda,” tegasnya. (Fai)