Nilai Terobosan Penyaluran BBM yang Dilakukan Kubu Raya Sudah Tepat, Ini Testimoni Kepala BPH Migas

Bupati Kubu Raya Rusman Ali

KalbarOnline, Kubu Raya – Bupati Kubu Raya Rusman Ali mendapat dukungan dan apresiasi dari Kepala Badan Pengatur Hilir Migas, M. Fanshurullah Asa, atas inovasi pelayanan yang dilakukan dalam membangun jaringan sub penyalur BBM kepada masyarakat, Jumat (20/7/2018).

Kubu Raya merupakan satu-satunya di Kalimantan yang telah melakukan terobosan dengan membentuk sub penyalur BBM bagi daerah perairan dan terpencil untuk menjamin harga BBM tetap terjangkau.

Baca Juga: BBM Bersubsidi Dilarang Keras Dijual ke Pihak Swasta Perkebunan

“Alhamdulillah, kita sangat mengapresiasi dan sangat bangga dengan Pak Bupati Kubu Raya Rusman Ali. Beliau dengan cepat melakukan terobosan dalam mendukung kebijakan BPH Migas mewujudkan BBB satu harga. Ini sangat luar biasa. Sudah ada dua di Padang Tikar dan Batu Ampar sub penyalur yang dibentuk Pak Rusman Ali bersama timnya,” ujar Fanshurullah.

Fanshurullah mengatakan, apa yang dilakukan oleh Bupati Kubu Raya Rusman Ali dalam mendukung BBM satu harga serta mendorong ketersediaan BBM di kalangan masyarakat. Ini akan menjadi contoh bagi Bupati seluruh Indonesia tidak hanya di Kalimantan Barat.

“Alhamdulillah, ini sungguh luar biasa, semoga disamping bisa menekan harga BBM juga menjamin ketersediaan BBM bagi rakyat. Besok kita akan ke Batu Ampar untuk meresmikan dibeberapa desa sekaligus. Ini akan jadi contoh bagi Bupati di seluruh Indonesia,” tandas Fanshurullah.

Seperti diketahui, BBM satu harga merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diresmikannya di Pontianak, Kalimantan Barat pada 29 Desember 2017 lalu.

Jokowi menegaskan, kebijakan BBM satu harga merupakan bentuk keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Jokowi mengatakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi terhambat. Akibatnya, banyak masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa.

Jokowi juga mengatakan, perbedaan harga BBM di sejumlah daerah disinyalir luput dari perhatian sehingga seringkali mengakibatkan harga komoditas menjadi jauh lebih mahal dibanding dengan daerah lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila kelima dari ideologi bangsa Indonesia, Pancasila.

“Ini yang sering saya sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan,” ujar Jokowi saat itu.

Jokowi mengatakan, kebijakan ‘BBM Satu Harga’ merupakan jawaban atas permasalahan itu. Memang, dalam pelaksanaan awalnya, banyak pihak yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut.

“Bahwa kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan. Apalagi melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu. Tapi, apa pun harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Untuk itu, Jokowi pun memerintahkan menterinya untuk menghitung biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menyokong kebijakan BBM Satu Harga ini.

“Saya perintahkan kepada Menteri BUMN dan ESDM menghitung berapa sebetulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ternyata kurang lebih Rp 800 miliar. Dulu subsidi BBM bisa Rp 300 triliun diberikan, ini kenapa Rp 1 triliun tidak diberikan? Itu sebabnya saya putuskan mengapa BBM Satu Harga itu harus!,” tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan, selama ini Papua sering dijadikan contoh daerah yang mengalami perbedaan harga BBM. Ternyata, selain di Papua banyak daerah lainnya yang juga mengalami hal serupa.

“Seperti di Kalimantan dan Sulawesi misalnya, di sana harga BBM bisa melonjak hingga enam kali lipat dari harga di Pulau Jawa,” katanya.

“Di daerah perbatasan Kapuas Hulu harganya bisa Rp 40 ribu per liter. Kalau tidak percaya silakan datang ke Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu,” tambah Jokowi.

Karena itu, lanjut Jokowi, dirinya langsung meresmikan secara serentak kebijakan BBM Satu Harga yang juga berlaku di Kalimantan dan berbagai daerah lainnya. Hal tersebut akan diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata agar distribusi pasokan BBM menjadi lebih mudah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pertamina dan swasta yang bekerja keras mewujudkan BBM Satu Harga, BBM berkeadilan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan secara serentak 17 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai daerah,” kata Jokowi.

Hadir mendampingi Jokowi yakni dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik. (ian)

Tinggalkan Komentar