KalbarOnline, Sintang – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si membuka kegiatan perencanaan kawasan pemukiman perbatasan lokasi prioritas I Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat di My Home Hotel Sintang, Kamis pagi (19/7/18).

Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung nawacita ketiga pemerintah pusat yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Sintang periode 2016-2021 merangkum dalam 6 prime mover salah satunya yakni membangun dari pinggiran dengan mengembangkan wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.

Ditemui awak media usai membuka kegiatan, Yosepha mengatakan diskusi tahap pertama yang dilakukan konsultan dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat ini baru pada tahan desain masterplan tentang kawasan pemukiman di Kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan lokasi prioritas pertama untuk daerah perbatasan di Kabupaten Sintang.

“Tentu diskusi ini kita harapkan untuk menambah masukan-masukan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan masterplan yang dikerjakan oleh konsultan,” kata Yosepha.

Yosepha menjelaskan Focus Group Discussion (FGD) perencanaan kawasan pemukiman perbatasan ini merupakan sebagai pedoman untuk mengimplementasikan beberapa kawasan pemukiman di daerah perbatasan.

“Jadi masih konsep, tapi konsep ini nantinya akan dipedomani ketika akan membuat pemukiman di daerah perbatasan khususnya di lokasi prioritas satu di Ketungau Hulu, kata konsultan tadi ini akan selesai bulan November dan setelah itu akan diterapkan sesegera mungkin,” jelas Yosepha.

Sementara itu Plt. Camat Ketungau Hulu, Asmidi mengatakan FGD perencanaan kawasan pemukiman perbatasan ini tidak hanya sekedar hanya perencanaan saja namun apa yang didiskusikan harus benar-benar terealisasi karena menurutnya kondisi wilayah perbatasan saat ini sangat mendesak untuk itu perlu perhatian dari pada pemerintag pusat.

“Kita bersyukur jalan-jalan sudah mulai di garap, tapi fasilitas infrastruktur yang lain masih sangat memprihatinkan seperti pemukiman, air bersih, listrik terutama, jaringan telekomunikasi itulah hal-hal infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat perbatasan,” kata Asmidi.

Untuk itu Asmidi berharap dengan diskusi yang dilaksanakan ini harus ada tindak lanjut kedepannya agar perencanaannya benar-benar terlaksanakan sesuai dengan harapan masyararakat perbatasan yang sangat mendambakan perhatian baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga nawacita membangun dari pinggiran bisa dirasakan masyarakat perbatasan.

Kegiatan tersebut turut di hadiri tim teknis Pengembangan Kawasan Pemukiman Strategis, Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Republik Indonesian, unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang terkait dan unsur terkait lainnya. (*/Sg)