Entah Lelah atau Lupa, Karolin Ngaku Siap Maksimalkan Pendidikan? Sutarmidji Sudah Duluan Bahkan Sudah Ada Buktinya

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Untuk Ketiga Kalinya Meraih Penghargaan Kihajar Award (Foto: RMN)
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Untuk Ketiga Kalinya Meraih Penghargaan Kihajar Award (Foto: RMN)

Gratiskan pendidikan tingkat SD hingga SMA

KalbarOnline, Pontianak – Belum lama ini beredar sebuah berita bahwa masyarakat Kota Pontianak mengeluhkan biaya pendidikan dalam kampanye pasangan calon Gubernur nomor urut 2 di Pontianak.

Untuk itu, Karolin Margret Natasa menyatakan, dirinya sangat siap untuk memaksimalkan pendidikan di provinsi itu.

Entah sedang lelah atau lupa, Karolin seakan menampik hasil kerja Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 3 (tiga), Sutarmidji yang sudah 1 dasawarsa memimpin Kota Pontianak.

Selama kepemimpin Sutarmidji, Pemerintah Kota Pontianak menggratiskan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK melalui APBD murni Kota Pontianak.

Adapun pembangunan Sutarmidji selama memimpin Kota Pontianak di Bidang Pendidikan terdiri dari kegiatan prioritas sebagai berikut:

  • Wajib belajar dan biaya sekolah GRATIS 12 tahun;
  • Biaya Operasional Siswa Daerah (BOSDA);
  • Pembangunan/rehabilitasi/renovasi/penambahan Ruang Kelas Gedung Sekolah;
  • Program peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan;
  • Penataan/renovasi pagar/halaman/sanitasi lingkungan sekolah;
  • Pembangunan perpustakaan sekolah;
  • Pengadaan Mebeleur sekolah;
  • Pemberian beasiswa bagi siswa berbakat, berprestasi serta yang kurang mampu ekonominya;
  • Bantuan perlengkapan masuk sekolah bagi siswa miskin;
  • Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal;
  • Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
  • Penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional;
  • Pengadaan kelengkapan UKS sekolah;
  • Manajemen pengelolaan pusat iptek dan bahasa;
  • Penyelenggaraan pendidikan Paket A dan Paket B;
  • Olimpiade Olahraga siswa nasional untuk SD/MI dan SMP;
  • Pembiayaan untuk sertifikasi Guru.

Namun saat ini, biaya pendidikan hingga tingkat SMA di Pontianak tak lagi gratis, semenjak ada alih wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang sangat disayangkan, akibat dari Undang-Undang tersebut, Gubernur terdahulu yang memiliki wewenang, tak memiliki terobosan. Paling tidak sekalipun meniru, yang terpenting bagaimana masyarakat tetap dapat mengenyam pendidikan secara gratis, agar keperluan akan biaya pendidikan dapat dialihkan untuk keperluan yang lain, seperti yang telah dilakukan Sutarmidji sebelum wewenang itu diambil alih.

Seharusnya Gubernur terdahulu mencarikan solusi, agar biaya pendidikan tetap gratis. Diketahui bahwa, biaya pendidikan di Kalbar yang gratis mulai tingkat SD – SMA hanya di Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara melalui masing-masing APBD.

Ketika, kewenangan SMA/SMK diambil alih Pemprov, masyarakat mulai mengeluhkan biaya pendidikan yang sangat mahal. Sayang, Sutarmidji saat itu hanya sebagai Wali Kota. Masyarakat yakin, apabila Sutarmidji kala itu telah menjabat sebagai Gubernur, pendidikan di Kota Pontianak bahkan di seluruh daerah di Kalbar akan gratis, mengingat pendidikan merupakan hal yang sangat krusial dan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tak heran apabila Sutarmidji rutin diganjar penghargaan Ki Hajar Award atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan.

Saat ini kualitas pendidikan di Kalbar jauh dari kata layak, sebab masih tidak merata, rata-rata lama sekolah anak di Kalbar hanya 7,2 tahun, artinya tidak tamat SMP. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor rendahnya IPM Kalbar.

Kesimpulannya, jangankan Karolin, Cornelis saja yang sudah jadi Gubernur, tak mampu mencarikan terobosan untuk menggratiskan pendidikan, jangankan seluruh Kalbar, cukup di 1 kota/kabupaten saja, tidak bisa.

Masyarakat Kalbar inginkan pemimpin yang memiliki track record yang jelas, program yang rasional, terukur dan dapat diwujudkan serta program pro rakyat. Sehingga hal inilah nantinya menjadi acuan masyarakat untuk memilih.

Kalimantan Barat saat ini membutuhkan pemimpin kolektif kolegial dan berkelas nasional, bukan hanya pemimpin identitas dan lokal, yang tidak memiliki program yang jelas serta hanya mengobral janji-janji. Kenapa demikian?, sebab Kalbar sudah jauh tertinggal oleh provinsi besar lainnya. (KO3)

Tinggalkan Komentar