Pastikan Ketersediaan Stok Pangan Cukup Jelang Ramadan dan Lebaran, Pemkot Pontianak Gelar Rakor TPID

Bahas Inflasi Jelang Ramadan dan Lebaran

KalbarOnline, Pontianak – Menjelang Bulan Suci Ramadan dan lebaran, inflasi menjadi perhatian semua pihak. Gejolak harga menjelang hari besar umat Islam ini acapkali membuat masyarakat panik.

Menurut Adinanto Cahyono, Deputi Kepala Perwakilan Bidang Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, inflasi menjelang kedua hari besar itu dari tahun ke tahun biasanya memang yang bergejolak adalah dua item, yakni harga bahan pangan dan harga-harga yang diatur oleh pemerintah seperti bahan bakar minyak, gas serta terutama sekali adalah transportasi, khusus di Pontianak kaitannya dengan angkutan udara.

“Untuk penanganan inflasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan dinas terkait serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) itu mesti memastikan pasokan itu cukup. Untuk transportasi, TPID harus memastikan bahwa semua itu wajar, bagaimana tidak menciptakan kekhawatiran,” ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) TPID di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (15/5).

Tak kalah pentingnya, lanjut dia, adalah memperhatikan ketersediaan pasokan pangan. Dirinya yakin Pemkot Pontianak maupun Pemprov Kalbar sudah berpengalaman dalam menyediakan kecukupan pasokan ini. Namun yang tidak bisa dihindari adalah biaya transportasi yang mungkin nanti akan membengkak dikarenakan permintaan yang banyak.

“Ini adalah hal yang tidak bisa dihindari yang mungkin bisa dilakukan Pemerintah Kota atau Pemprov Kalbar bagaimana pengaturannya supaya hal ini tidak menimbulkan kepanikan, dalam arti kalaupun memang tiket itu harus naik harganya, ya jangan sampai banyak calo yang berkeliaran sehingga mengakibatkan harga semakin melambung tinggi,” tukasnya.

Selama lima tahun terakhir dari data historis, penelitian pihaknya melihat dua penyumbang inflasi yakni daging dan telur. Diakuinya, kedua komoditas itu sulit dihindari sebagai penyumbang inflasi dari tahun ke tahun.

“Yang paling penting dari inflasi di bulan Ramadan dan menjelang lebaran ini adalah bagaimana caranya supaya inflasi ini tidak berakibat kepada instabilitas keamanan,” imbuhnya.

Meski diakuinya persentase secara pasti tidak bisa dijelaskan, namun ia katakan ada kecenderungan dari tahun 2015 ke 2016 dan 2017memang ada penurunan dalam inflasi. Angkutan udara disebut selalu menempati angka yang paling tinggi pada setiap saat bulan Ramadan dan menjelang lebaran.

Tetapi bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menurut Adinanto, trennya cenderung menurun. Kecenderungan menurunnya harga itu kemungkinan sudah banyaknya maskapai yang masuk, jam-jam penerbangan sudah banyak, begitu pula direct flight sudah banyak, sehingga masyarakat banyak pilihan untuk bisa memilih mana yang optimal bagi mereka untuk pulang kampung.

“Tahun ini saya belum bisa memastikan seperti apa kita akan lihat lagi seperti apa karakteristiknya,” tuturnya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo menyatakan, pihaknya selaku pembina, pengawas dan pengendali stok komoditas bahan pokok yang ada di Kota Pontianak, stok bahan pokok di Kota Pontianak aman.

Bahkan, pihaknya membuat sebuah terobosan di mana agen-agen besar melaporkan secara signifikan melalui online.

“Sekarang kita punya program namanya strategi pengendalian penyumbang inflasi itu secara online. Jadi semua distributor tentu punya staf, nah dia bisa masukan data ke Diskumdag secara online. Jumlahnya yang masuk berapa, keluar berapa, stok berapa yang stay, nanti kita koneksikan dengan aplikasi Gencil serta papan informasi harga yang ada di pasar pasar tradisional,” terangnya.

Dengan demikian, masyarakat bisa melihat berapa stok yang ada di distributor secara transparan. Kendala yang kerap dihadapi, harga-harga ditampilkan, baik itu harga beras, harga gula pasir sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), kemudian ada juga harga dari Bulog maupun harga pasaran, tetapi kadangkala tetap ada kelangkaan.

Hal ini lantaran dari pihak distributor tidak menyampaikan informasi stok yang sesungguhnya. Untuk itu, pihaknya merangkul distributor dengan bekerja sama dalam suatu Memorandum of Understanding (MoU), di mana mereka wajib menyampaikan stok secara online, baik melalui Whatsapp maupun email.

Bila mereka enggan melaporkan stok yang tersedia, maka pihaknya akan melaporkan hal itu kepada Kementerian Perdagangan dan akibatnya izin distributornya bisa dicabut.

“Ini salah satu mengendalikan inflasi tadi sehingga masyarakat itu punya keyakinan keterbukaan dan transparansi informasi stok yang ada di Pontianak ini berapa sih sebetulnya. Sekarang distributor harus aktif menyampaikan data-data itu,” pungkasnya. (jim)