KalbarOnline, Pontianak – Klaim hasil pembangunan pada Debat Publik Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2018 kembali digaungkan calon Gubernur Kalbar nomor urut 2, Karolin Margret Natasa, Sabtu (5/5).
Adapun Debat Publik Pilgub Kalbar tahap II ini bertemakan ‘Pembangunan Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam’, yang berlangsung di Qubu Resort, Kubu Raya, Sabtu (5/5).
Sebagai pemandu jalannya debat, KPU Kalbar menunjuk, Rizka Andalina sebagai Moderator.
Klaim Karolin tersebut berawal pada saat moderator Debat Publik Pilgub Kalbar tahap II, Rizka Andalina menyampaikan pertanyaan dari tim perumus untuk pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 3 (tiga), Sutarmidji – Ria Norsan.
Selain sebagai visi, pembangunan infrastruktur adalah salah satu misi utama yang ditawarkan paslon nomor urut 3 (tiga) dalam memimpin Kalbar kedepan. Pembangunan infrastruktur yang lebih daya dukung dan daya tampung lingkungan akan memberikan dampak kerusakan kepada lingkungan. Bahkan jika tidak dalam perencanaan yang baik dan tidak sesuai tujuan, pembangunan infrastruktur hanya mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan membawanya keluar dari Kalimantan Barat.
Pertanyaannya, bagaimana menemukan keseimbangan dan menjaga pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga berkontribusi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup di Kalimantan Barat.
Yang paling penting sekarang, menurut Sutarmidji adalah ruang terbuka hijau (RTH) harus dipertahankan. Sutarmidji menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur apapun tidak boleh mengorbankan ruang terbuka hijau.
“Dalam pembangunan infrastruktur, saya selama menjabat Wali Kota Pontianak, menetapkan larangan menggunakan kayu cerucuk untuk pondasi konstruksi bangunan harus dengan beton. Karena, misalnya satu ruko yang misalnya berukuran 4×16 m2 3 lantai, apabila pondasinya menggunakan cerucuk, maka akan ditebang sebanyak 2000 pohon,” tukasnya.
“Pembangunan infrastruktur yang mengedepankan proteksi hutan seperti inilah yang akan kita terapkan nanti, disamping itu kita harus menambah luasan ruang terbuka hijau. Kemudian hutan-hutan lindung, sudah jelas harus dipertahankan, kita tidak boleh mengorbankan hutan lindung untuk kepentingan ekonomi apapun, kecuali untuk kondisi dimana negara dalam kondisi yang memerlukan dalam arti kondisi darurat karena masalah keamanan dan ketertiban dari luar, itu bisa, yang lain tidak bisa, kita tekankan itu harus dipertahankan,” tegasnya.
Menanggapi jawaban paslon nomor urut 3 (tiga), paslon nomor urut 2, Karolin-Gidot, mengaku prihatin dengan masyarakat Kalbar yang masih banyak hidup didalam hutan.
Oleh karena itu, dirinya mengajak masyarakat untuk kembali pada 3 (tiga) prinsip dasar yakni, people, profit dan planet.
“Pembangunan infrastuktur didaerah boleh saja, tapi kita juga harus membangun ekonomi hijau berkelanjutan. Misalnya yang saya lakukan sejak saya menjadi anggota DPR-RI bersama Keling Kumang Group, kami dampingi masyarakat agar mereka menjaga hutan, kami bikinkan PLTMH dengan sumber dana dari Eropa. Kemudian kita bikinkan ekowisata, ada home stay disitu, jadi rakyat diminta untuk menjaga hutan, tapi mereka mendapatkan juga manfaat daripada hutan itu, jangan bunuh rakyat yang hidup didalam hutan. Perspektif yang komprehensif, integrated, menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan di Kalimantan Barat,” tukasnya.
Pertanyaannya, apa benar saat menjadi anggota DPR-RI, Karolin berada dalam Komisi yang membidangi ruang lingkup kerja terkait sumber daya alam (SDA).
Dimana kita ketahui bahwa, ruang lingkup kerja Komisi DPR-RI yang berkaitan dengan SDA khususnya kehutanan yakni Komisi IV.
Sementara Karolin, pada waktu itu menjabat sebagai anggota Komisi IX DPR-RI. Apakah tanggapan Karolin pada debat kali ini, hanya klaim semata?.
Seperti kita ketahui, kesehatan di Kalbar masih jauh dari kata layak. Apakah karna wakil rakyat asal Kalbar yang membidangi kesehatan tidak fokus atau tidak becus memperjuangkan hak-hak kesehatan masyarakat Kalbar.
Apa lebih fokus pada bidang yang justru bukan pada bidangnya?
Kalimantan Barat saat ini membutuhkan pemimpin kolektif kolegial dan berkelas nasional, bukan hanya pemimpin identitas dan lokal, yang tidak memiliki program yang jelas serta hanya mengobral janji-janji. Kenapa demikian?, sebab Kalbar sudah jauh tertinggal oleh provinsi besar lainnya.
Selamat menimbang.
(Fai)
Comment