Soal Kapuas Raya, Cornelis dan Milton Kembali Panas

Cornelis klaim sudah teken draf PKR

KalbarOnline, Pontianak – Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Cornelis mengatakan bahwa isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PK) yang dikembangkan oleh calon lain cukup kencang dilontarkan kepada masyarakat, untuk meraih dukungan.

Namun, mantan Gubernur Kalbar 2 periode ini mengatakan bahwa masyarakat harus mengetahui untuk memekarkan suatu wilayah masih harus menunggu selesainya proses moratorium (penangguhan) pemekaran wilayah dari pemerintah pusat.

Menurutnya, jika ada yang mengangkat isu pemekaran provinsi di Pilkada Kalbar, artinya tokoh tersebut masih minim pengalaman dalam pemerintahan.

“Kalau masih saja mengoreng isu tentang pemekaran provinsi, berarti masih cetek pengalamannya. Ada baiknya belajar dulu yang banyak baru mencalonkan diri sebagai Gubernur,” tandas Cornelis.

Cornelis yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Karolin-Gidot mengingatkan kepada semua tim dan relawan yang ada agar bisa meredam isu yang berkembang dan memberikan penjelasan yang mendidik kepada masyarakat Sintang.

“Saya sudah teken draf rencana pemekaran Kapuas Raya tahun 2012 lalu, semua sudah saya lakukan untuk pemekaran wilayah ini,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Cornelis terkait penandatanganan draf rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya, bantahan keras dilayangkan Milton Crosby yang merupakan Koordinator Pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

“Yang ditandatangani beliau tahun 2012 itu hanya rekomendasi untuk menyetujui bahwa Universitas Tanjungpura menyusun Rencana Induk Tata Ruang Kalbar. Saya masih pegang surat itu,” tegasnya saat diwawancarai usai menghadiri Rakorcab Partai Gerindra Kubu Raya, Rabu (4/4) siang.

Demikian dilansir dari Borneonetv.com

Persetujuan untuk pembentukan Kapuas Raya sudah selesai ditandatangani pada jaman almarhum Gubernur Usman Ja’far. Kemudian di tahun 2013 terbit Amanat Presiden (Ampres).

Lantas lambannya terbentuk Provinsi Kapuas Raya.

“Ini dikarenakan kemauan politik (political will) yang tidak ada dari pemerintah provinsi (Kalbar). Padahal Ampres sudah terbit. Apa penyebabnya silahkan tanya ke pejabat yang berwenang,” ucap Milton yang merupakan Calon Gubernur Kalbar nomor urut 1 (satu).

Seharusnya menurut Milton, Gubernur Kalbar saat itu pro aktif jemput bola menerobos PP-nya. Apalagi 87 Daerah Otonom Baru (DOB) sudah diterbitkan Ampresnya termasuk Provinsi Kapuas Raya.

Lain halnya dengan Cornelis, diberbagai kesempatan dirinya selalu menyebutkan bahwa faktor penyebab Provinsi Kapuas Raya belum disetujui untuk dibentuk dikarenakan kebijakan moratorium.

“Harus diketahui untuk memekarkan suatu wilayah harus menunggu selesainya proses moratorium dari pemerintah pusat,” begitu kata Cornelis.

Sutarmidji akan perjuangkan Kapuas Raya

Dilain kesempatan, Calon Gubernur Kalbar nomor urut 3 (tiga), Sutarmidji, menegaskan bahwa apabila dirinya terpilih sebagai Gubernur, dipastikannya Provinsi Kapuas Raya akan terbentuk.

“Jika ada yang mengatakan, ‘oh itu kan kewenangan pusat’, memang betul kewenangan pusat. Tapi saya akan fasilitasi apapun yang menjadi syarat pusat akan kita penuhi. Dan yang paling pertama akan saya lakukan adalah pembangunan Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Kapuas Raya,” tegasnya.

Setelah infrastruktur pemerintahan sudah disiapkan, lanjut Sutarmidji, dirinya akan menghadap Mendagri dengan tim dan menegaskan bahwa Kapuas Raya siap untuk dimekarkan.

“Setelah semuanya siap, saya akan menghadap ke Menteri bahwa Provinsi Kapuas Raya siap dimekarkan atau dibentuk. Infrastruktur pemerintahan sudah disiapkan dan apabila saya ditanya apakah Provinsi induk siap membiayai operasional selama 3 tahun. Jangankan 3 tahun, 5 tahun saya siap biayai. Saya optimis, jika saya terpilih Kapuas Raya akan terbentu,” tegasnya lagi.

Menurutnya pemekaran Kapuas Raya merupakan kebutuhan, karena ini merupakan kebutuhan, maka harus diperjuangkan. Seorang politisi, lanjutnya, tidak akan mau mengurangi wilayah kekuasaannya walaupun sejengkal.

“Tapi saya tidak mau masuk dalam ranah sebagai seorang politisi. Saya melihat ini kebutuhan masyarakat untuk percepatan kesejahteraan, kita harus bicara keadilan. Misalnya dalam sisi pelayanan, bayangkan orang Kapuas Hulu harus ngurus perizinan di kantor Gubernur Kalbar berapa biaya yang dikeluarkan?, tidak adil ketika orang Pontianak harus ngurus izin juga di kantor Gubernur. Ini yang akan saya dan Pak Ria Norsan perjuangkan,” tegasnya. (Fai)