Polres Ketapang Jadi Pilot Projek Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Ini Indikatornya

Kapolres Ketapang, AKBP Sunario, Saat Diwawancarai Awak Media Terkait Ditetapkannya Polres Ketapang Sebagai Pilot Projek Zona Integritas Menuju WBK (Foto: Adi LC)
Kapolres Ketapang, AKBP Sunario, Saat Diwawancarai Awak Media Terkait Ditetapkannya Polres Ketapang Sebagai Pilot Projek Zona Integritas Menuju WBK (Foto: Adi LC)

KalbarOnline, Ketapang – Saat ini Polres Ketapang ditunjuk sebagai pilot projek untuk menjadi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, hal tersebut dikatakan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Kalbar, Kombespol Andi Musa saat melakukan kunjungan ke Polres Ketapang bersama dengan Konsultan Kapolri Bidang Reformasi Birokrasi Polri untuk membantu implementasi zona integritas wilayah bebas korupsi di Polres Ketapang, Senin (19/3).

Irwasda Polda Kalbar, Kombespol Andi Musa yang juga Ketua Pembangunan Zona Integritas Polda Kalbar saat dikonfirmasi, mengatakan jika sejak awal tahun 2018 telah menunjuk Polres Ketapang sebagai pilot projek sesuai dengan program Polri bersama Pemerintah untuk mewujudkan wilayah bersih dari korupsi (WBK) dan wilayah bersih melayani (WBM).

“Dulu pernah Polresta Pontianak tahun 2015 sampai 2017 ditunjuk sebagai wilayah zona integritas menuju WBK tapi tidak berhasil dicapai, kemudian kita pilih polres Ketapang pada tahun 2018 ini,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dipilihnya Polres Ketapang sebagai wilayah zona integritas menuju WBK diantaranya lantaran komitmen dari Kapolres Ketapang yang didukung oleh para anggotanya dan pihaknya saat ini telah melakukan asistensi kedua untuk memberikan bimbingan teknis terkait hal hal yang harus dilakukan agar Polres Ketapang bisa meraih WBK.

“Ada dua indkator yang harus dipenuhi yaitu indikator pengungkit diantaranya manajemen perubahan, penguatan tata kelola kepolisian Polres Ketapang,SDM serta penguatan akuntabilitas kinerja, penguasaan pengawasan dan peningkatankualitas pelayanan publik,” terangnya.

“Namun, indikator pertama akan diuji pada indikator kedua yakni dikompenen hasil yang nantinya akan dilakukan survei baik oleh pihak internal Polisi serta oleh Kemenpan mengenai bagaiaman persepsi masyarakat terhadap Polres Ketapang apakah masih terdapat korupsi,” imbuhnya.

Sementara itu, Konsultan Kapolri Bidang Reformasi Birokrasi Polri, Dr M Gaussyah, SH., MH mengatakan kedatangan pihaknya dalam asistensi membantu bagaimana impelementasi zona integritas untuk wilayah bebas korupsi di Polres Ketapang dengan melakukan obersvasi langsung terkait sejauh mana pelayanan publik yang dilakukan Polres Ketapang kepada masyarakat seperti SPKT, pembuatan SIM dan SKCK.

“Secara objektif kesiapan administratifnya Polres Ketapang sangat layak di ususlkan untuk zona integritas, tapi yang paling penting mendapat dukungan Pemda Ketapang dan lebih luas lagi partisipasi dari masyarakat untuk terlibat berperan aktif dalam mewujudkan zona integritas. Sebab tak mungkin Kapolres beserta anggota punya komitmen yang baik tetapi budaya di masyarakat masih membiarkan atau memprakterkan tidak sehat seperti melakukan suap, gratifikasi atau menggunakan jasa calo,” ungkapnya.

Kapolres Ketapang, AKBP Sunario mengaku bersyukur dan berterimakasih atas dijadikannya Polres Ketapang sebagai pilot projek wilayah zona integritas, menurutnya ini ujian untuk mewujudkanya dan pihaknya siap memperbaiki kekurangan demi pelayanan terbaik kepada masyarakat Ketapang.

“Kami perlu dukungan masyarakat jika pelayanan kami tidak baik masyarakat silahkan komplain ke kami baik tertulis maupun melaporkan ke pimpinan kami,” pintanya.

Ia menambahkan, jika komitmen tersebut telah dilakukan pihaknya dengan tidak ada lagi istilah membebani anggota diluar dari dinas sehingga anggota saya yakin dengan tidak dibebani diluar tugas maka dengan sendirinya dengan biaya yang disediakan negara akan bekerja dengan baik.

“Kita juga sudah memperbaiki sarana dan prasarana seperti ruangan pelayanan, kemudian anggotanya kalau sarana dan prasarana terpenuhi maka di Ketapang sudah ruangan terpadu. Kita juga komitmen kalau ada anggota terlibat pungli kita akan beri sanksi kalau sudah dilakukan berulang kali terbukti maka kita akan proses pidana umumkan bahkan bisa pemecatan,” pungkasnya. (Adi LC)

Tinggalkan Komentar