Persoalan Berladang Dengan Membakar, Bupati Jarot Harap Pemerintah Sediakan Alternatif

KalbarOnline, Sintang – Bupati Sintang, Jarot Winarno, menghadiri rakor pencegahan dan penanggulangan karhutla di aula kodam XII/Tanjungpura Pontianak, Senin pagi (19/2). Kegiatan ini dibuka langsung Penjabat Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji.

Bupati Sintang menyampaikan daerah yang kini dipimpinnya tetap waspada terhadap bencana yang dapat ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Meskipun secara empiris, sejak tahun 2016 – 2017 jumlah hotspot di Indonesia, di Kalbar khususnya mengalami penurunan.

“Sintang itu bersama Ketapang dan Kapuas Hulu termasuk tiga kabupaten penyumbang hotspot terbesar di Kalimantan Barat, makanya kita waspadailah. Sekarang sudah mulai muncul beberapa titik hotspot di Kalbar, namun Sintang belum ada hotspot karena tertolong dengan curah hujan yang masih tinggi di Sintang. Tapi kita tetap waspada,” tegasnya.

Minggu lalu para pimpinan daerah juga sudah mendapatkan pengarahan dari Bapak Presiden di Istana. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bahaya karhutla ini juga ditindaklanjuti dengan koordinasi antar elemen terkait, Insiden Commander (IC) yang biasanya dijabat oleh komandan Kodim daerah setempat, ada leading sector, pihak kepolisian, dan di Pemda sendiri leading sectornya kepala BPBD.

“Kita juga akan segara mengantisipasi Karhutla ini. Terutama dengan rapat koordinasi bersama beberapa unsur pemangku kepentingan, disitu juga harus kita libatkan perusahaan yang mempunyai kewajiban membina desa siaga api di desa-desa binaannya. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan tingkat kecamatan sampai ke desa. Kemudian kita membuat rencana aksi untuk Karhutla ini,” tutur Bupati.

Menurut Bupati, ada beberapa poin yang akan lebih diperhatikan. Pertama bagaimana merubah mainset dari masyarakat kita yang kearifan lokalnya sudah secara turun temurun membakar ladang. Kedua cara buka lahan tanpa bakar.

“Pada saat penanggulangan hotspot, protapnya sudah jelas, sejak tahun 2015, 2016, 2017 tidak ada masalah. Kemudian yang sulit adalah bagaimana mencegahnya, salah satu upaya mencegah adalah dengan merubah mainset masyarakat tadi, supaya tidak membakar ketika membuka lahan,” tukas Bupati.

“Hal kedua ini, sosialisasinya masih belum gencar kemudian ada persoalan juga soal himbauan yang tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Mereka mau tidak bakar, tapi dari kita pemerintah harus menyediakan alternatifnya lah. Sarana dan prasarana, seperti pupuk dan sebagainya,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji menyebutkan bahwa di tahun 2017 lalu Pemerintah provinsi berkolaborasi dengan instansi vertikal dalam mengatasi karhutla. Pada Tahun 2017 hotspot yang ada di Kalbar berdasarkan satelit NOAA terdapat, 640 titik hotspot.

“Titik api khususnya di Provinsi Kalbar saat ini sudah kelihatan. Bahkan saya secara pribadi ditelpon oleh Bu Menteri Kehutanan RI, meminta kerja sama Pj gubernur dan seluruh jajaran untuk mengatasi karhutla,” katanya.

Menurut Dodi, ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi, pertama penetapan status siaga darurat karhutla. Kedua, melakukan patroli dan pemadaman, ketiga meminimalisir titik spot. Keempat melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas), dan kelima melakukan inventarisasi desa dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.

“Dalam beberapa tahun terakhir frekuensi kejadian karhutla di Kalbar khususnya diperburuk dengan adanya perubahan iklim, salah satunya adalah terjadinya pergeseran dan perubahan musim dimana daerah tertentu mengalami musim kemarau lebih panjang,” papar Doddy.

“Sehingga kekeringan luas, dan berisiko terjadinya karhutla meningkat,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Pangdam XII tanjungpura, Mayjend TNI Achmad Supriyadi, Komandan Korem 121/Alambhana wanawai, Brigjend TNI Bambang Ismawan. Tampak pula Kapolres se Kalbar, Dandim, Koramil, Polsek, Babinsa, BPBD se – Kalbar dan para tamu undangan lainnya. (Sg/Hms)