Hadiri Musrenbang Pontianak Selatan, Sutarmidji Pesankan ASN Jangan Buat ‘Penyaket’

KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Kecamatan Pontianak Selatan, melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2018, di Aula Kantor Terpadu, Senin (5/2).

Musrenbang tersebut dibuka oleh Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, sejumlah Kepala Dinas, Camat dan Lurah.

Camat Pontianak Selatan, Iwan Amriadi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pihaknya tahun ini akan meluncurkan sejumlah inovasi seperti misalnya penerbitan Kartu Pontianak Selatan Taat Administrasi (Pesta).

Kartu Pesta, dijelaskan Iwan, bertujuan untuk menjamin kelengkapan formulir, dan semua data administrasi.

“Sehingga dapat memudahkan, dan dapat berurusan langsung ke kelurahan dan kecamatan. Inovasi ini dalam rangka pengurusan administrasi tidak harus bolak-balik,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dalam sambutannya menekankan agar Kecamatan Pontianak Selatan bekerja sesuai aturan, tegas menegakan aturan.

“Aturan itu dibuat berdasarkan berbagai unsur yang sudah dikaji,” ucapnya.

Dirinya juga menegaskan agar semua usulan yang disampaikan harus disesuaikan dengan peruntukan kawasan.

“Kecamatan Pontianak Selatan itu wilayah perdagangan, jadi harus dipertahankan Pontianak Selatan itu sebagai wilayah perdagangan dan jasa. Yang dibangun itu harus kenyamanan, akses, perizinan yang mudah dan lainnya,” paparnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Pontianak Selatan tetap fokus pada infrastruktur.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, Pemkot akan membangun taman di samping SMPN 2.

“Nanti bangunan dan Pos Polisi di Bundaran Kota Baru akan kita pindahkan dan lokasinya kita jadikan taman. Sementara Pos Polisi itu nanti akan kita buatkan gedung yang lebih representatif di samping SDN 34,” tukasnya.

Sementara di Kelurahan Benua Melayu Laut, ada pembangunan water front, masyarakat di sana sebagian ada yang masih menolak, padahal, menurutnya bukan sesuatu hal yang prinsip.

Dirinya juga membahas mengenai survey Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia yang menempatkan Kota Pontianak sebagai kota yang paling tidak layak dihuni dengan persentase teratas yakni pada 62,0 persen.

“Saat wartawan konfirmasi saye soal itu, saye bilang senyumin jak. Merampot jak die tuh. Pontianak ini, Kota pertama yang memilik Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan itu ditiru oleh banyak daerah. Jadi bukan Surabaya yang pertama kali, tetapi kita yang pertama. Selain itu, semua penghargaan yang dikasih Menteri tuh bagaimane kalau Pontianak ini tak layak huni?. Saye tidak mau terlalu menanggapi, tetapi sebenarnya sangat merugikan dalam hal finansial atau investasi,” tukasnya.

Selain itu, dirinya juga menegaskan agar pihak Kelurahan terus bersinergi dengan masyarakat.

“Lurah harus sering ketemu RT agar semua sistem berjalan baik. Semua yang ada dimasyarakat kita jalankan. Sistem-sistem yang sudah kita buat juga harus disosialisasikan agar masyarakat tahu,” tegasnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa tahun 2018 ini yang menjadi prioritas adalah drainase dan kita harap segera selesai.

“Saya juga ingin semua tanah di Kota Pontianak sudah bersertifikat terkecuali tanah sengketa dan parit,” imbuhnya.

Dirinya juga berpesan kepada seluruh ASN agar tidak menggadaikan seragam untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang tidak baik, misalnya pungli dan sebagainya.

“Jangan buat penyaket, meskipun saye cuti, saye tetap bisa pantau,” pungkasnya. (Fai/Fat OTR)