Soal Pernyataan Cornelis, Krisantus Minta Semua Kader PDI-P Patuhi Keputusan Partai

Cornelis dan Krisantus Kurniawan (Foto: MDG)
Cornelis dan Krisantus Kurniawan (Foto: MDG)

KalbarOnline, Pontianak – Pernyataan Gubernur Kalbar Cornelis terkait PDI-P yang akan mengusung duet Karolin-Gidot mendapat tanggapan dari kader PDI-P.

Misalnya, Ketua DPC PDIP Sanggau, Krisantus Kurniawan.

Seperti dilansir dari Tribun Pontianak, Krisantus menilai pernyataan tersebut sah-sah saja dikeluarkan oleh Cornelis selaku Ketua DPD PDI-P Kalbar.

Namun, ia menegaskan secara khusus bahwa DPP PDI-P belum mengeluarkan rekomendasi secara resmi terkait pengusungan Karol-Gidot sebagai pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 mendatang.

“Sah-sah saja, lidah ini kan tidak bertulang. Bisa diucapkan kapan saja dan dimana saja. Sesuai perasaan pribadi. Tapi, rekomendasi DPP PDI-P kan belum ada,” ujarnya.

Sebelum ada rekomendasi dari DPP, menurutnya, DPD tidak bisa memastikan siapa calon paslon yang diusung saat pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, bahkan Presiden-Wakil Presiden.

“Baru bisa dikatakan secara pasti jika rekomendasi terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar sudah ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI-P, Ibu Megawati Soekarnoputri dan Sekjen, Hasto Kristianto di atas hologram. Sekarang belum bisa katakan si A berpasangan dengan si B, atau si B berpasangan dengan si C,” jelas Anggota Komisi I DPRD Kalbar yang sudah sejak 1998 silam menjadi Kader PDI-P.

Apabila sudah ada kertas hologram rekomendasi yang ditandatangani oleh pejabat tinggi DPP PDI-P, lazimnya DPD baru menggelar konferensi pers atau mengumumkan kepada khalayak ramai.

“Ya, baru dideklarasikan bahwa PDIP sudah pasti mengusung si A dan si B. Sebelum ada rekomendasi, kita tidak bisa mengartikan pasti mengusung si A dan B,” tegasnya.

Selain itu, jika memang mengusung, maka antara paslon si A dan B juga harus sinkron. Tidak bisa dilontarkan secara sepihak oleh salah satu pasangan.

“Jika si A bilang berpasangan, si B juga harus ditanya apakah betul dan sepakat menyatukan diri berjuang bersama dalam Pilgub Kalbar 2018. Namun, saya tegaskan kembali bahwa sebelum Ketua Umum PDI-P belum mengumumkan secara resmi. Para kader tetap akan bersabar menunggu rekomendasi,” tukasnya.

Selain itu, ia juga meyakini bahwa DPP tidak akan gegabah mengambil keputusan rekomendasi. Hal ini berkaca dari pengamatan bahwa situasi politik Kalbar tahun 2018 tidak bisa disamakan dengan tahun 2013 atau 2017.

“Situasi politik tahun 2018 penuh dinamika. Tentu dengan memperhatikan hal itu, DPP tentu sangat arif dan bijaksana dalam menentukan siapa calon yang akan diusung,” paparnya.

DPP, menurutnya, pasti memiliki pertimbangan khusus agar tidak hanya sekedar mengusung Calon Gubernur (Cagub) atau Calon Wakil Gubernur (Cawagub). Apalah arti Cagub atau Cawagub kalau ternyata kalah. Tentunya, DPP menargetkan menang dalam kontestasi Pilkada 2018.

“DPP tidak akan gegabah. Tentu melihat situasi politik, bagaimana isu berkembang dan isu terkini di Kalbar, serta melihat komposisi lawan. Karena Kalbar bukan milik golongan tertentu. Masyarakatnya heterogen dengan latar belakang suku agama dan sebagainya,” tukasnya.

Melihat kondisi itu, diperlukan paslon yang nasionalis dan religius agar bisa mengayomi semua suku bangsa di Kalbar. Di PDI-P, Krisantus menegaskan sebenarnya tidak miskin kader, khususnya DPD Kalbar. Banyak kader potensial dalam rangka mengembangkan PDIP menjadi sebuah partai modern maju.

“Saya pikir proses kaderisasi perlu dikembangkan kedepan. Untuk saat ini yang sudah siap Pak Lazarus. Sudah siap untuk Cagub atau Cawagub, hanya tergantung perintah partai. Perintah DPP itu inkrah, Pak Lazarus tidak bisa dengan kemauan sendiri. Pak Lazarus tentu akan ikuti kemauan DPP sebagai kader partai yang tunduk dan patuh AD/ART PDI-P,” imbuhnya.

Setiap kader partai, ditegaskannya, harus tunduk dan patuh terhada rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP. Siapapun dia, jika masih mau berada di PDI-P harus tunduk dan patuh kepada rekomendasi.

“Kalau sudah tidak tunduk dan patuh kepada perintah atau rekomendasi, maka konsekuensinya keluar dari PDI-P,” tandasnya. (Fai)

Tinggalkan Komentar