Gelar Raker Bersama Disdikbud Tindaklanjuti Polemik GGD, Ini Yang Akan Diperjuangan Komisi C DPRD Sintang

KalbarOnline, Sintang – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bersama BKD Kabupaten Sintang dan stakeholder terkait di ruang rapat Komisi C DPRD Sintang, belum lama ini.

Rapat tersebut dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan massa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Sintang yang telah beraudiensi terkait Guru Garis Depan (GGD) beberapa hari lalu.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Heri Maturida mengatakan bahwa pada rapat tersebut dibahas mengenai tindak lanjut yang dilakukan legislatif dan eksekutif terkait permasalahan penolakan GGD tersebut.

Adapun hasil yang didapatkan, pihaknya akan menyikapi keinginan daripada massa yang beraudiensi kemarin agar pihaknya segera melakukan audiensi ke tingkat provinsi yang kemudahan akan dilanjutkan ke tingkat pusat dalam hal ini Kemendikbud.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. Kami tidak hanya sekedar melayangkan surat, baik melalui tulisan maupun lisan akan kami lakukan. Kami punya target harus ketemu Menteri Pendidikan sehingga kami sekarang menyiapkan tim gabungan eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Ia berharap rencana tersebut dapat berjalan baik agar depannya tidak ada kebijakan yang pada penerapannya bisa mengkebiri daripada pemerintah daerah terkait dengan tenaga pendidikan. Namun bagi GGD yang sudah ditempatkan pihaknya masih terus melakukan koordinasi.

“Terkait dipulangkan kita bukan tidak mengiyakan tapi justru ini akan kita sampaikan ke tingkat pusat. Kalau kita bilang tidak setuju namun informasi tidak sampai ke sana, jadi informasi jangan bias. Makanya berikan kami kesempatan berkoordinasi. Baru kita dengarkan jawaban yang pasti,” jelasnya.

Adapun yang ingin diperjuangkan pihaknya sampai ke tingkat pusat ialah mengenai rekrutmen Program GGD ke depannya.

Sehingga akan lebih mengakomodir putra-putri daerah untuk diberikan kesempatan yang sama dalam proses perekrutan.

“Upaya kita dari pemerintah daerah ingin menurunkan persyaratan GGD itu. Misalnya paling tinggi B, sehingga kampus di daerah seluruh Kalbar bisa ikut bersaing dengan tidak terbentur aturan yang terlampau tinggi sehingga mangakomodir putra-putri daerah,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa rekrutmen GGD memang wajar jika dikritik namun dengan cara-cara yang positif. Apalagi GGD ini dapat dikatakan program yang memang ditujukan untuk daerah 3T yang kekurangan guru.

Alangkah baiknya jika putra-putri Kalbar juga ikut serta dalam melaksanakan itu semua. (Sg)