KalbarOnline, Pontianak – Wakil Ketua DPRD Kalbar Fraksi Gerindra, Suriansyah menegaskan bahwa Pemerintah perlu melakukan lobi-lobi secara intensif dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dengan Pemerintahan Malaysia terkait kelanjutan rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) atau border gate di Sintang dan Bengkayang.

Hal ini menyusul kabar penundaan pembangunan PLBN Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu Sintang dan PLBN Jagoi Babang Kecamatan, Bengkayang sementara waktu.

Penundaan sementara waktu lantaran Pemerintah Malaysia masih ingin fokus memaksimalkan PLBN yang sudah ada di tiga titik perbatasan Indonesia-Malaysia. Saat ini, ketiga PLBN dinilai masih belum berfungsi penuh.

Seperti diketahui, tiga titik PLBN itu yakni PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Badau di Kapuas Hulu dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas.

“Perlu lobi dari Kemenlu dan Menhan. Kalau masalah itu ya wewenang Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Suriansyah menjelaskan komunikasi intens itu sangat membantu langkah selanjutnya. Pembangunan PLBN harus berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah negara. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan Malaysia.

“Kalau kedua negara setuju, baru bisa dibangun,” jelasnya.

Ia mengatakan titik terang pembangunan PLBN Sungai Kelik dan PLBN Jagoi Babang berada di Pemerintah Pusat. Ia menegaskan DPRD Provinsi Kalbar hanya bisa sebatas menyuarakan guna percepat realisasi PLBN.

“Kami hanya menggaungkan saja. Kasus seperti ini domainnya di pusat,” terangnya.

Ia berharap Presiden Republik Indonesia (RI) mempercepat pembangunan PLBN di Kalimantan Barat sesuai Nawacita. Pembangunan PLBN dirasakan sangat penting guna pemerataan pembangunan.

“Ini menyangkut keadilan untuk daerah, khususnya wilayah perbatasan. Tentu, semua daerah ingin perbatasannya maju dan berkembang. Baik ekonomi, infrastruktur maupun bidang-bidang kehidupan lain,” tukasnya.

Jika penundaan berlangsung dalam waktu lama, tentu sangat disayangkan. Pembangunan PLBN Sungai Kelik dan Jagoi Babang sudah lama dirindukan oleh masyarakat perbatasan.

“Kalau tidak dilakukan kasian masyarakat di sana. Mereka tidak bisa sejahtera. Harapan kita, semoga bisa dibangun agar ada pemerataan pembangunan,” terangnya lagi.

Sebelumnya, PLBN Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan PLBN Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang sudah masuk dalam rencana stategis Pemerintah Pusat tahun 2019-2025. Pembangunan PLBN diwacanakan berjalan pada tahun 2019 mendatang.

Informasi penundaan sementara pembangunan PLBN disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Lazarus saat kunjungannya ke Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang beberapa waktu lalu. Lazarus mengatakan Malaysia masih ingin fokus di tiga titik PLBN yang sudah ada di Kalbar.

“Jagoi Babang (Bengkayang) dan Sungai Kelik (Sintang) masih menunggu. Tiga titik PLBN yang sudah ada tidak berfungsi secara full. Pusat perdagangan nantinya terfokus di Entikong (Sanggau),” tukasnya.

Kendati demikian, pelayanan Imigrasi di tiga PLBN sudah dibuka guna memudahkan mobilitas masyarakat. Lazarus menambahkan Pempus komitmen bangun jalan paralel perbatasan yang menghubungkan antar provinsi.

“Khusus Kalbar, mulai dari jalur lintas tengah Pontianak–Nanga Pinoh (Melawi) – Kalimantan Tengah. Untuk lintas Selatan dari jalur Nunukan (Kaltim) – Banjarmasin – Jembatan Tayan – Aruk (Sambas),” rincinya.

Untuk lintas Utara, Jagoi Babang (Bengkayang) – Entikong (Sanggau) – Senaning (Sintang) –Badau ( Kapuash Hulu) – Nanga Erak – Perbatasan Kaltim. Untuk jalur Kalbar – Kaltim, pembangunannya tahun ini sudah dimulai.

“Sementara itu, untuk jalur Kalbar – Kalteng saat ini sedang proses penyepakatan titik temu jalan yang akan dibuka. Memang targetnya jalan lintas Tengah, Selatan dan Utara mulus dan fungsional,” pungkasnya. (Fai)