Aswandi: Pemerintah Mesti Proaktif

KalbarOnline, Pontianak – Kondisi pendidikan tanah air khususnya di Kalimantan Barat khususnya mengenai kondisi fisik Sekolah Satu Atap (Satap) di Lemukutan yang saat ini viral di media sosial.

Menanggapi hal tersebut Pengamat Pendidikan Untan, Aswandi mengatakan bahwa sekolah satu atap biasanya tidak hanya digunakan satu jenjang pendidikan, tapi gabungan dari beberapa jenjang.

Menurutnya kondisi fisik sekolah satu atap, seharusnya bagus.

“Di mana-mana, umumnya disiapkan betul itu. Dibuat satu atap itu, satu syaratnya harusnya sarana fisiknya yang paling baik di daerah tersebut,” terangnya.

Tapi menurutnya, persoalan sekolah rusak, juga bukan hanya terjadi di Bengkayang, tapi se-Indonesia.

Pemerintah, lanjutnya, pasti sudah memprogram rehabilitasi sekolah rusak ini.

“Tahun ini saya dengar sudah cukup banyak yang dianggarkan untuk pembangunan fisik sekolah ini. Apalagi, pemerintah sekarang sedang gencar dengan pembangunan daerah 3T, dan prinsip Nawacita yang membangun dari pinggiran ke kota. Mestinya daerah seperti pulau Lemukutan ini masuk kategori 3T itu,” terangnya.

Dirinya menilai, kondisi di Lemukutan ini bisa jadi karena memang tidak terinformasikan kepada dinas terkait.

“Jadi, bagus sekali permasalahan ini diangkat ke media seperti ini, sebab di Indonesia ini memang sangat banyak sekali sekolah rusak. Apalagi kondisi sekolah seperti sangat tidak aman dan tidak nyaman untuk proses belajar mengajar siswa. Jadi memang sudah semestinya ditindaklanjuti, direhabilitasi,” tukasnya.

Pemerintah, menurutnya, sudah semestinya proaktif membangun dan merehabilitasi sekolah rusak di daerah terpencil seperti ini. Apalagi ini masuk ranahnya pemerintah daerah, Kabupaten Bengkayang sendiri.

“Terlalu sering masyarakat di daerah terpencil ini mendapat fasilitas yang tak memadai seperti itu. Sudah seharusnya diperhatikan, sebab justru di daerah sulit di jangkau agar proses belajar mengajar bisa optimal. Apalagi jika tenaga pengajarnya tidak memadai. Pendidikan ini, jika pengajarnya kurang, sudah jadi masalah besar,” imbuhnya.

“Jumlah cukup saja, tidak menjamin kualitas yang baik. Apalagi jumlahnya sangat kekurangan, pasti kemungkinan kualitasnya kurang baik lebih besar lagi,” timpalnya.

Dirinya sangat mendukung pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi. Khususnya perguruan tinggi yang berfokus di pendidikan, seperti IKIP PGRI Singkawang, IKIP PGRI Pontianak, atau juga FKIP Untan sendiri.

“Melalui program KKN, menetap per enam bulan sekali misalnya. Paling tidak mengurangi kebutuhan akan tenaga pengajar tersebut, sebab maaf saja, pemerintah sebenarnya memang kurang mampu mengatasi masalah kekurangan guru ini,” jelasnya.

Pemerintah Daerah melalui dinas terkait sudah semestinya menjadi leading sector-nya. Bersama-sama membangun pendidikan di daerah terpencil semacam ini.

“Apalagi sekolah ini sebenarnya punya tenaga pengawas, UPT dan sebagainya. Kejadian ini, membuktikan fungsi pengawasan dari pihak terkait terhadap daerah ini sangat kurang, tidak diperhatikan. Ini sangat memprihatinkan. Karena yang namanya anak-anak, jika dididik dengan baik, akan menjadi orang baik,” tukasnya.

“Dan anak-anak di daerah ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jangan sembarangan, sebab ini efeknya akan sampai di usia dewasa, jangka panjang. Saya selalu menekankan, yang paling pokok adalah didata betul masalah pendidikan. Karena data permasalahan pendidikan di daerah kita ini tidak begitu rapi,” sambungnya.

Sebenarnya, lanjutnya, ini mesti ada. Dari tingkat paling kecil sampai yang paling kecil, harus faham betul dengan masalah pendidikan di daerahnya.

“Dari data ini, barulah dibuat pemetaan masalah. Sehingga bisa diambil kebijakan prioritas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan data yang akurat,” tutupnya. (Fai)