KalbarOnline, Ketapang – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, mengunjungi Kabupaten Ketapang, Senin (7/8).

Kunjungan Mensos RI Khofifah dalam rangka memastikan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai hingga tahap ketiga tuntas pada Agustus 2017 ini, adapun penyaluran PKH dipusatkan di Pendopo Bupati Ketapang.

Kedatangan Mensos Khofifah disambut langsung oleh Bupati Martin Rantan, SH didampingi Wakil Bupati Drs Suprapto, Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus, hadir juga Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Dandim 1203 dan Wakapolres Ketapang, serta Pimpinan Cabang BRI Ketapang selaku Bank Pelaksana Penyaluran Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam sambutannya Bupati Ketapang menyampaikan kepada masyarakat penerima manfaat PKH agar tidak hanya menunggu dan berharap 100 persen dari PKH, tetapi harus ditindaklanjuti dengan program produktif salah satunya dibidang pertanian.

“Actionnya disini, khususnya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekonomian,” ungkap Bupati.

Karena menurutnya di Ketapang tidak bisa dipungkiri untuk menopang pertumbuhan ekonomi agro, yaitu kegiatan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam tanah, mengolah tanah untuk lahan pertanian, ekonomi agro ini ditopang ekonomi industri, ekonomi parawisata, perhotelan dan sebagainya.

Sementara itu Mensos Khofifah Indar Parawansa dalam sambutanya mengatakan bahwa penerima PKH di Ketapang akan ditambah, karena menjadi bagian penguatan bantuan beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) di Ketapang sehingga dipastikan penerima Rastra akan menerima PKH.

“Di Kabupaten Ketapang, untuk penerima Rastra sebanyak 29.600. Dari jumlah tersebut, penerima PKH baru 9.400, sehingga 2018 mendatang akan ditambah 20.200. Tujuannya seluruh penerima Rastra disisir untuk dipastikan juga menerima PKH,” ungkapnya.

Lebih lanjut Mensos Khofifah mengatakan jika bertambahnya 20.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan berarti kemiskinan di Ketapang bertambah, tetapi bahwa secara nasional mengalami tambahan sebanyak 4 juta KPM untuk itu kita memastikan dari Provinsi penerimanya total dibawah 100 ribu akan di cover semua termasuk di Kabupaten Ketapang.

“Dengan demikian, program perlindungan sosial yang makin konferhensif, dimana dulu mereka hanya terima Rastra saja. Sekarang dan akan datang akan terima bantuan pangan dalam kartu yang sama, yakni ada bantuan PKH dan bantuan elpiji 3 kg,” terangnya.

Dirinya juga berharap dengan format semacam ini, para penerima program imemiliki surfabilitas kehidupan lebih tinggi, serta ia juga mengatakan jika penerima PKH tidak membuat kaya, hanya saja karena penerima sebetulnya masyarakat dengan sembilan persen terbawah dan nantinya akan ditambah menjadi 16.6 persen.

“Penerima PKH tidak bikin kaya, kalau diibaratkan, misalnya ini dilaut ada ombak, maka pelampungnya ini adalah PKH supaya mereka tidak tenggelam. Tujuannya agar mereka bisa melanjutkan kehidupnya,” paparnya.

Mengenai kriteria penerima, diungkapkannya, yakni yang status ekonomi sosial terendah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 40 persen yang merupakan proses penintegrasian data, namun jika ada data BDT yang tidak valid idiharapkan Pemda setempat melakukan verifikasi dan validasi data. Kementerian sosial akan mengeluarkan SK setahun dua kali pada Mei dan November untuk dijadikan referensi. (Adi LC)