KalbarOnline, Pontianak – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalbar memberikan beberapa poin penekanan disela rapat Paripurna Raperda Penyampaian laporan pertanggung jawaban dan pelaksanaan APBD Provinsi 2016 di Balairung Sari, Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (18/7).

Juru bicara tim Banggar DPRD Kalbar, Guntur membeberkan ada beberapa hal yang terkait hasil laporan pelaksanaan APBD Kalbar tahun anggaran 2016.

“Pertama Banggar dan anggota DPRD mengapresiasi terhadap pelaksanaan APBD Provinsi tahun anggaran 2016, atas hasil pemeriksaan BPK RI, dengan Opini WTP yang diraih lima tahun berturut-turut,” ujarnya seperti dilansir dari Pontianak.tribunnews.com.

Kendati demikian pihaknya mengatakan masih ada temuan BPK RI, terutama mengenai pengelolaan aset.

Maka Banggar DPRD Kalbar, mendorong pemerintah segera menuntaskan persoalan aset tersebut.

Kemudian Banggar DPRD masih menyayangkan terhadap realisasi APBD tahun 2016 tidak mencapai target yang dicanangkan.

Menurutnya ada beberapa faktor pemicu, yakni belum tercapainya target penerimaan pajak bahkan lebih rendah dari 2015.

“Maka pemerintah Provinsi diharapkan lebih responsif dan jeli dalam membaca perkembangan ekonomi dan perubahan potensi penerimaan pajak,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, semakin pesatnya keberadaan kendaraan dengan plat nomor luar dan alat berat yang masuk ke Kalbar, maka Banggar menyarankan kepada pemerintah perlu adanya tindakan tegas, pihak yang berwenang terhadap wajib pajak tersebut.

“Terutama yang tidak menjalankan kewajibanya,” tuturnya.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya disektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor, menyarankan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, lebih meningkatkan evaluasi dan menitoring terutama berkenaan, data akurat mengenai volume bahan bakar kendaraan bermotor non subsidi yang disalurkan di Kalbar.

Kemudian Bangat mendorong agar kedepan proses penganggaran kebutuhan dasar Infrasturktur kesehatan pendidikan agar dapat dianggarkan lebih proporsional. (Fai)