KalbarOnline, Kapuas Hulu – Lima dari tujuh kecamatan di wilayah Kapuas Hulu yang berbatas dengan negara tetangga, yakni Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Puring Kencana, dan Empanang, masuk kategori tertinggal.

Sementara dua kecamatan lainnya yakni Putussibau Selatan serta Putussibau Utara, masuk kawasan kota/kabupaten dan secara umum daerah ini berada pada garis merah tingkat kemiskinan secara nasional.

Karenanya, kawasan perbatasan menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat. Berbagai program mulai disalurkan ke Kapuas Hulu. Terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kesejahteraan bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Secara geografis daerah perbatasan merupakan beranda terdepan NKRI,” papar Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Provinsi Kalbar, Haryanto, Selasa (18/7), saat mengahadiri kegiatan launching bantuan non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kapuas Hulu, di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu.

Haryanto mengatakan, pemerintah menginginkan kedepan tak ada lagi masyarakat Indonesia yang tidak sehat, putus sekolah, dan tak mampu. Berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan, diakui dia, terus menerus dibangun untuk menciptakan masyarakat sehat dan cerdas.

Program-program Pemerintah Pusat ini, diakui dia, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ditegaskan dia, progran-program ini harus didukung.

“Petugas yang disiapkan di lapangan, baik Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun PKH, agar dapat bersinergi dan bekerja sama dalam membantu masyarakat, mengingat ini pekerjaan ini kemanusiaan yang harus tepat sasaran,” terangnya.

Ia berharap program PKH dapat berjalan lancar di Kapuas Hulu.

Sementara Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero mengatakan bahwa hasil pendataan selama ini, Kapuas Hulu masih berada di garis merah dalam hal tingkat kemiskinan secara nasional. Untuk itu ia minta sebelum memberikan bantuan, di mana petugas harus mengupdate data yang ada dengan benar dan nyata.

“Jangan sampai ada orang mampu mendapat bantuan yang diperuntukkan untuk orang-orang miskin,” ujarnya.

Wabup mencontohkan, selama ini yang terjadi di desa, di mana raskin dibagi rata, sehingga tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Bahkan, dia prihatin lantaran para PNS yang duluan dapat.

“Praktik yang terjadi selama ini siapa yang pintar dan kaya itu yang dapat,” jelasnya.

Bahkan, diungkapkan dia bagaimana mereka ini memonopoli raskin di desa. Lebih parah lagi, diakui dia, bantuan itu justru menguntungkan pengusaha di tingkat desa.

Dengan demikian, sambung Wabup, raskin tidak tepat sasaran.

“Saya minta kepada petugas TKSK dan PKH agar melakukan pendampingan secara benar, termasuk memberikan data yang akurat,” pintanya.

Dirinya juga meyakini, jika pendataan dilakukan dengan benar, bantuan dari pusat akan tepat sasaran.

“Sehingga tujuan pemerintah menyejahterakan masyarakatnya bisa tercapai,” pungkasnya. (Ishaq)