KalbarOnline, Kuching – Tiga Kawasan Perbatasan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan Entikong yang selama ini sudah beroperasi baik perdagangan orang dan jasa maupun keluar masuk kendaraan, sedangkan Aruk dan Badau yang diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, masih belum ada kegiatan keluar masuk kendaraan. Untuk itu, pihak RI melalui Konsulat Jenderal RI di Kuching, Sarawak, Malaysia melaksanakan Rapat Koordinasi yang berlangsung di KJRI Kuching, Selasa (11/4) lalu.

Rapat internal tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH yang didampingi Konsulat Jenderal RI, Jahar Gultom. Adapun rapat tersebut membahas persiapan mengenai isu perbatasan, diantarantanya perdagangan lintas batas, pemotongan bukit, pengaturan lalulintas kendaraan di Aruk dan Badau, pemberian dokumen kepada WNI di wilayah Bario serta pengawasan jalur – jalur tikus.

Gubernur Cornelis dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan Kalimantan Barat.

Gubernur 2 (dua) periode ini mengakui bahwa dahulu wajah perbatasan masih memprihatinkan, namun sejak Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, telah merubah sehingga menjadikan wilayah perbatasan sebagai Beranda terdepan Indonesia lebih indah dan membanggakan.

“Berbagai fasilitas sarana perkantoran dan infrastruktur telah dibangun, sehingga saat ini tiga wajah terdepan Aruk, Entikong dan Badau yang telah sukses dibangun dan diresmikan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cornelis mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi ingin membangun daerah perbatasan sebagai sentra ekonomi, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalbar khususnya masyarakat perbatasan lebih sejahtera.

Namun usai diresmikan Presiden Jokowi, berbagai isu muncul dan harus mendapat perhatian baik dari Pemerintah Indonesia maupun pihak Malaysia.

“Sehingga jalur perbatasan tersebut menguntungan kedua belah pihak. Berbagai kebijakan dan peraturan harus ditata,” jelas Cornelis.

“Berbagai isu internal terkait kawasan perbatasan diantaranya, perdagangan lintas batas, pemotongan bukit, pengaturan lalulintas kendaraan di Aruk dan Badau, pemberian dokumen kepada WNI di wilayah Bario, pengawasan jalur – jalur tikus, dimana saat ini lalulintas kendaraan yang keluar masuk kendaraan hanya di PLBN Entikong,” tukasnya.

Sedangkan dua PBLN Aruk dan Badau, lanjut Gubernur, belum bisa dilaksanakan secara resmi meski fasilitas sudah dibangun, sesuai dengan arahan Presiden saat meresmikan PBLN Aruk yang mengatakan bahwa bangunan PBLN Aruk sangat megah, hanya digunakan lintas batas pejalan kaki, itu pun pedagang sekitar perbatasan.

“Presiden minta agar kementerian terkait untuk membicarakan hal – hal terkait di perbatasan untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.

“Dulu sebelum dibangun, saya pernah masuk perbatasan Aruk pakai mobil menuju Entikong, sekarang sudah dibangun dan megah malahan mobil tak diizinkan masuk dari pihak Malaysia, memang dalam hal ini Pemerintah kita terlalu lama merespon,” jelas Cornelis.

“Kita didaerah sudah bekerja, namun berbagai persoalan menyangkut kebijakan penanganan perbatasan ditangani Pemerintah Pusat. Sehingga Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Saya yakin dengan perhatian pemerintah sekarang ini, Kalbar akan menjadi wilayah yang strategis. Asalkan semua Stakholder bersinergis,” imbuhnya.

Untuk itu, dirinya berharap dalam pertemuan tersebut dapat membawa kesepakatan bersama, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Terkait dengan tenaga kerja Indonesia (TKI), Ketua DPD PDI Perjuangan itu berupaya sekuat tenaga supaya TKI yang masuk legal, dengan mempermudah sistem pelayanan administrasi.

“Kita beri pelayanan murah, malah bikin paspor murah, online lagi, kita sadarkan masyarakat kita kalau mau kerja tolong dokumen kerja dilengkapi. Jangan merasa sama omong, sama budaya, tapi lupa dengan negara berbeda,” timpalnya.

Selain perdagangan lintas batas, dalam rapat tersebut juga dibahas masalah, pemotongan bukit, pengaturan lalulintas kendaraan di Aruk, Nanga Badau dan Putussibau, pemberian dokumen kepada WNI di wilayah Bario, pengawasan jalur-jalur tikus (Singkawang/Jagoi Babang-Sirikin), dan beberapa isu lainnya terkait perbatasan.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Musyafak, Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili, Lc, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, Danrem 121 ABW, Kadis Perhubungan, Kepala Kanwil Hukum dan Ham Kalbar. (Fai/Nsr Hms)