Bupati Nasir : BTS Sebagai Bentuk Perhatian Pemerintah Kepada Masyarakat

KalbarOnline, Kapuas Hulu – Dengan menggunakan heli milik TNI Angkatan Udara, beberapa waktu lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara beserta rombongan dalam kunjungan kerjanya tiba di Desa Kantuk Asam, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Hadir dalam kesemaptan tersebut, Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, AM Nasir, SH, Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, H Wan Taufikorahman, SE., MAP, Wakil Ketua DPRD Robertus, SH, Anggota DPRD Drs Joni Kamis, Danyon Pamtas, beberapa Kepala SKPD Provinsi Kalbar, Sejumlah Forkompinda Kapuas Hulu, Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kapuas Hulu, Drs H Abdul Halim beserta staf, Kepala SKPD Kapuas Hulu, Camat Badau, M Salafudin, SIP, Camat Empanang, Camat Lanjak, Camat Puring Kencana, Danramil, Kapolsek, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kunjungan, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara yakni untuk meresmikan Tower BTS (Base Transceiver Station).

Dalam sambutannya, Rudiantara mengatakan bahwa penyediaan BTS oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah blankspot merupakan salah satu program USO (Universal Services Obligation / Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan Informatika.

“BTS ini dibangun dengan menggunakan dana USO yang dikelola oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI),” terangnya.

Menurut Rudiantara, BP3TI menargetkan hingga Desember 2016 akan dibangun 147 BTS, dimana 52 BTS di Daerah perbatasan Indonesia – Malaysia yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur sampai pertengahan Desember 2016 sejumlah 20 BTS, sisa 32 BTS lainya ditargetkan live pada akhir Desember 2016.

“Penyediaan BTS di Daerah backdoor merupakan usulan dari Pemerintah Daerah dan diimplementasikan melalui kerjasama antara BP3TI, Pemda, Perusahaan penyedia transmisi, power dan tower serta operator seluler,” ucapnya.

Dijelaskan Rudiantara, mekanisme kerjasama yang digunakan adalah melalui pelayanan, dimana BP3TI membiayai layanan transmisi, power, tower.

“Sedangkan Pemda meminjamkan lahan dan operator seluler (PT Telkomsel) menyediakan dan mengoperasikan perangkat BTS,” tukasnya.

Pembangunan sarana telekomunikasi dan Informatika di wilayah perbatasan diharapkan Menteri Komando Rudiantara dapat memperkuat desa-desa dan daerah-daerah dalam kerangka Negara persatuan.

“Pembangunan BTS di Daerah blankspot merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur akses telekomunikasi yang menghubungkan seluruh daerah di Indonesia. Pembangunan sarana telekomunikasi dan Informatika di Wilayah perbatasan dengan amanat poin ketiga Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat desa – desa dan daerah – daerah dalam kerangka Negara persatuan,” tuturnya.

“Selain itu, pembangunan ini merupakan bukti keseriusan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik, khususnya sektor telekomunikasi dan juga sesuai dengan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015 – 2019 dan berharap pada tahun 2019 sudah terbangun 625 BTS di daerah blankspot,” pungkas Rudiantara

Kegiatan peresmian BTS tersebut juga dilakukan panggilan telepon pertama atau panggilan percobaan (test call) ke BTS blankspot yang berada di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Menteri Kominfo Rudiantara dan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu AM Nasir.

Panggilan tersebut menjadi simbol diresmikannya BTS serta untuk menguji sinyal telekomunikasi antara dua BTS. (Ishaq)